Warga Kelumbayan Pertanyakan Proyek RIS-PNPM
PELAKSANAAN kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang didanai dari bantuan Program Nasionan Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) TA 2010 di empat pekon di Kecamatan Kelumbayan Induk dibuat asal jadi. Anehnya, volume dan bentuk fisik pembangunan infrastruktur di ke empat pekon tersebut dibuat sama yaitu jalan cor blok beton dan drainase dengan ukuran yang sama.
Marozi dan sejumlah warga di kecamatan Kelumbayan induk mempertanyakan mengapa pembangunan di empat pekon tersebut bisa seragam dan apakah mungkin semua warga di keempat pekon mempunyai keinginan yang sama terhadap pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN itu. “Terus terang kami mencurigai bahwa penyeragaman ini sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu, karena secara akal sehat tidak mungkin seluruh warga di keempat pekon itu menginginkan pembangunan yang sama,” terangnya belum lama ini.
Selain itu, kata Marozi, dalam aturannya, seharusnya pembangunan infrastruktur di masing-masing pekon dibuat sesuai dengan keinginan warga masing-masing pekon berdasarkan hasil musyawarah warga masyarakat setempat. “Kejanggalan proyek RIS PNPM TA 2010 tersebut, ditemukan di empat pekon yaitu pekon Unggak, Penyandingan, Napal, dan pekon Umbar kecamatan Kelumbayan induk. Pada fisik proyek pembangunan RIS-PNPM tersebut dibuat seragam, yaitu jalan cor block beton dan pembuatan Drainase,” katanya.
Yanto, warga lainnya menjelaskan, selain ada kejanggalan pada fisik jalan, juga pada pembelian matrialpun juga dimark-up oleh ketua OMS baik untuk bahan yang dijual di toko maupun terhadap material yang dibeli dari para warga atau pihak lain. Di samping itu, katanya, adukan pada cor beton seharusnya 1 : 2 : 3 dan adukan pemasangan batu pada drainase seharusnya 5 : 1 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pengerjaan sehingga kualitas fisik bangunan Pada proyek PNPM di ke empat pekon itu sangan buruk.
“Dengan pengerjaan yang dilakukan asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut maka kualitasnya sangat buruk dan tidak akan bertahan lama. Dan dengan kenyataannya yang demikian di empat pekon tersebut, dicurigai bahwa diantara para kepala pekon dan ketua OMS ada unsure kerjasama,” ujar Yanto.
Dengan kenyataan yang demikian, lajut ke duanya, warga masyarakat yang memang telah lama menantikan adanya pembangunan infrasrtruktur pedesaan sangat dikecewakan dan merasa sangat dirugikan atas perbuatan dari para kepala pekon dan ketua OMS tersebut.
Mewakili seluruh warga masyarakat yang tinggal di daerah terisolir, dan jauh dari perhatian pemerintah, mereka berharap dan meminta kepada pemkab Tanggamus untuk terus aktif melakukan pengawasan dan harus menegur para perangkat desa yang selalu bertindak semaunya. Jangan karena berada di daerah terpencil semua pembangunan yang menggunakan dana APBN dan APBD baik yang dilaksanakan oleh warga maupun oleh rekanan pelaksana proyek, selalu luput dari perhatian dan pengawasan pemerintah.
Sementara kepala pekon (Kakon) Penyandingan; Zubaidi, Kakon Napal; Ansori, Kakon Umbar; Tohmi dan Kakon Unggak; Muhbir serta ketua OMS pada masing-masing pekon tersebut yaitu : Suhaimi, Mustafa, Syahrudin dan Hatta, beberapa kali hendak ditemui untuk dikonfirmasi menanggapi keluhan dari para warga tersebut, tak pernah ada ditempat.
PELAKSANAAN kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang didanai dari bantuan Program Nasionan Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) TA 2010 di empat pekon di Kecamatan Kelumbayan Induk dibuat asal jadi. Anehnya, volume dan bentuk fisik pembangunan infrastruktur di ke empat pekon tersebut dibuat sama yaitu jalan cor blok beton dan drainase dengan ukuran yang sama.
Marozi dan sejumlah warga di kecamatan Kelumbayan induk mempertanyakan mengapa pembangunan di empat pekon tersebut bisa seragam dan apakah mungkin semua warga di keempat pekon mempunyai keinginan yang sama terhadap pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBN itu. “Terus terang kami mencurigai bahwa penyeragaman ini sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu, karena secara akal sehat tidak mungkin seluruh warga di keempat pekon itu menginginkan pembangunan yang sama,” terangnya belum lama ini.
Selain itu, kata Marozi, dalam aturannya, seharusnya pembangunan infrastruktur di masing-masing pekon dibuat sesuai dengan keinginan warga masing-masing pekon berdasarkan hasil musyawarah warga masyarakat setempat. “Kejanggalan proyek RIS PNPM TA 2010 tersebut, ditemukan di empat pekon yaitu pekon Unggak, Penyandingan, Napal, dan pekon Umbar kecamatan Kelumbayan induk. Pada fisik proyek pembangunan RIS-PNPM tersebut dibuat seragam, yaitu jalan cor block beton dan pembuatan Drainase,” katanya.
Yanto, warga lainnya menjelaskan, selain ada kejanggalan pada fisik jalan, juga pada pembelian matrialpun juga dimark-up oleh ketua OMS baik untuk bahan yang dijual di toko maupun terhadap material yang dibeli dari para warga atau pihak lain. Di samping itu, katanya, adukan pada cor beton seharusnya 1 : 2 : 3 dan adukan pemasangan batu pada drainase seharusnya 5 : 1 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pengerjaan sehingga kualitas fisik bangunan Pada proyek PNPM di ke empat pekon itu sangan buruk.
“Dengan pengerjaan yang dilakukan asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut maka kualitasnya sangat buruk dan tidak akan bertahan lama. Dan dengan kenyataannya yang demikian di empat pekon tersebut, dicurigai bahwa diantara para kepala pekon dan ketua OMS ada unsure kerjasama,” ujar Yanto.
Dengan kenyataan yang demikian, lajut ke duanya, warga masyarakat yang memang telah lama menantikan adanya pembangunan infrasrtruktur pedesaan sangat dikecewakan dan merasa sangat dirugikan atas perbuatan dari para kepala pekon dan ketua OMS tersebut.
Mewakili seluruh warga masyarakat yang tinggal di daerah terisolir, dan jauh dari perhatian pemerintah, mereka berharap dan meminta kepada pemkab Tanggamus untuk terus aktif melakukan pengawasan dan harus menegur para perangkat desa yang selalu bertindak semaunya. Jangan karena berada di daerah terpencil semua pembangunan yang menggunakan dana APBN dan APBD baik yang dilaksanakan oleh warga maupun oleh rekanan pelaksana proyek, selalu luput dari perhatian dan pengawasan pemerintah.
Sementara kepala pekon (Kakon) Penyandingan; Zubaidi, Kakon Napal; Ansori, Kakon Umbar; Tohmi dan Kakon Unggak; Muhbir serta ketua OMS pada masing-masing pekon tersebut yaitu : Suhaimi, Mustafa, Syahrudin dan Hatta, beberapa kali hendak ditemui untuk dikonfirmasi menanggapi keluhan dari para warga tersebut, tak pernah ada ditempat.
0 komentar :
Posting Komentar